Aspirasi Warga Dapil Sumut 10 Menggema di Paripurna DPRD: Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan Masih Jadi Sorotan
Selong – DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah dengan menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2024–2025, di Gedung DPRD Sumut, Medan.
Dalam forum yang berlangsung formal namun sarat makna ini, Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti, S.Hut, M.Si, tampil mewakili suara rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 10, yang meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma menyampaikan hasil penyerapan aspirasi selama masa reses dengan lugas dan komprehensif.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momentum penting untuk mendengarkan langsung suara rakyat di lapangan.
“Reses adalah kesempatan kami untuk menyerap, menghimpun, dan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban politik kami kepada rakyat,” ujar Darma.
Dalam laporannya, Darma mengangkat tiga isu utama yang mendominasi keluhan warga di Dapil Sumut 10: infrastruktur, kesehatan, pendidikan.
Masih banyak jalan desa yang rusak, layanan kesehatan yang belum merata, serta fasilitas pendidikan yang minim—menjadi keluhan utama warga di wilayah tersebut.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
“Masyarakat masih mengeluhkan akses jalan antar-kampung yang rusak parah, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, serta kebutuhan sarana pendidikan yang layak,” ungkapnya.
Namun aspirasi masyarakat tak berhenti di situ. Darma juga menyampaikan berbagai masukan lain yang tak kalah penting, seperti pelayanan publik yang lamban, masalah ni ketenagakerjaan, serta kebutuhan akan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Banyak anak muda yang masih menganggur. Masyarakat juga berharap ada pelatihan keterampilan dan akses permodalan untuk usaha kecil,” lanjut Darma.
Ia menekankan bahwa seluruh catatan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran di tahun
Yang menarik, Darma menegaskan bahwa laporan reses ini bukan sekadar formalitas. Setiap poin yang disampaikan akan diperjuangkan di tingkat legislatif, agar tak sekadar menjadi dokumen, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.
“Ini bukan hanya catatan seremonial. Ini adalah bahan kerja kami untuk ditindaklanjuti dalam program dan penganggaran ke depan,” tegasnya.
ni bahwa setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik
Dengan laporan ini, masyarakat Sumut 10 kini tahu bahwa suara mereka telah disampaikan di gedung wakil rakyat. Tinggal menanti, apakah suara-suara itu akan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
