Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan bahwa ia menunggu restu Presiden Prabowo Subianto sebelum mencabut izin pengelolaan hutan milik 20 perusahaan. Ia menyebut bahwa proses pencabutan izin harus melalui persetujuan presiden agar keputusan ini memiliki dasar politik yang kuat.

Menurut Raja Juli, pemerintah menilai sejumlah perusahaan tidak menjalankan kewajibannya secara benar. Mereka mengabaikan aturan pengelolaan hutan dan tidak memenuhi standar perlindungan lingkungan yang telah ditetapkan.

Perusahaan Diduga Abaikan Kewajiban Pengelolaan Hutan

Ia menjelaskan bahwa tim kementerian menemukan banyak pelanggaran. Tim menilai perusahaan tidak melakukan pemulihan lahan dan tidak menjaga kawasan hutan secara memadai. Selain itu, sebagian perusahaan gagal menekan kerusakan lingkungan di wilayah konsesi mereka.

Karena itu, kementerian menyusun rekomendasi pencabutan izin untuk 20 perusahaan tersebut. Namun, Raja Juli tetap menunggu keputusan presiden agar langkah ini tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Restu Presiden Menjadi Kunci

“Saya ingin memastikan kebijakan ini berjalan dengan legitimasi penuh,” kata Raja Juli. Ia menegaskan bahwa persetujuan presiden sangat penting, mengingat dampak kebijakan ini sangat luas.

Ia juga menyampaikan bahwa pencabutan izin bukan hanya soal sanksi. Keputusan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola hutan.

Kementerian Siapkan Alternatif Pengelolaan

Kementerian menyiapkan beberapa skema pengelolaan baru bila izin perusahaan benar-benar dicabut. Mereka mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kerja sama dengan lembaga konservasi. Selain itu, kementerian juga mempertimbangkan penunjukan pengelola baru yang memiliki komitmen lebih kuat terhadap kelestarian hutan.

Raja Juli menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan hutan tetap terjaga sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

Desakan Publik Meningkat Setelah Banjir Besar di Sumatera

Kasus kerusakan hutan menjadi sorotan publik setelah banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera. Banyak pihak menilai rusaknya hutan memperburuk dampak bencana tersebut. Karena itu, berbagai kelompok masyarakat menekan pemerintah agar mempertegas sanksi terhadap perusahaan yang abai.

Sejumlah pakar lingkungan menyebut pencabutan izin dapat menjadi langkah awal untuk mencegah kerusakan lebih besar di masa mendatang.

Pemerintah Janji Bertindak Tegas

Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan yang merusak hutan. Ia menyebut bahwa presiden juga memiliki komitmen serupa. Karena itu, ia yakin keputusan pemerintah akan berpihak pada pelestarian lingkungan.

Ia menutup pernyataannya dengan janji untuk tetap melindungi kawasan hutan sebagai aset negara dan masa depan generasi mendatang.