Dugaan Aliran Pajak Antarprovinsi
Mataram — Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 100 miliar diduga mengalir ke Jawa Timur. Dugaan ini memicu perhatian publik karena berpotensi mengurangi penerimaan daerah.
Sejumlah pihak menduga kesalahan administrasi menjadi penyebab peralihan penerimaan pajak tersebut. Persoalan ini membuat DPRD NTB menuntut klarifikasi resmi dari pemerintah provinsi.
Tanggapan Bapenda NTB
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, melalui keterangan resmi, menegaskan pihaknya masih menelusuri perbedaan data. Menurutnya, sistem pencatatan pajak membutuhkan verifikasi lebih rinci sebelum menyimpulkan adanya aliran dana ke provinsi lain.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah Jawa Timur. Data harus kami cocokkan terlebih dahulu agar jelas sumber perbedaan ini,” ujarnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Bapenda NTB mengaku telah mengirim laporan awal ke Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya, memastikan perhitungan penerimaan pajak daerah sesuai dengan regulasi nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui proses penyelesaian kasus yang tengah bergulir.
Respon DPRD NTB
DPRD NTB menilai kasus ini harus diselesaikan secara cepat. Anggota dewan menegaskan, penerimaan pajak sangat vital untuk membiayai program pembangunan daerah.
“Kalau benar ada Rp 100 miliar yang salah masuk, itu angka besar bagi APBD NTB. Pemerintah harus mengawal serius agar hak daerah tidak hilang,” kata salah satu anggota dewan.
Baca Juga :
Pencarian 6 Awak KM Osela Asal NTB Dihentikan, Ini Penjelasan SAR
Pengaruh terhadap Pembangunan
Penerimaan BBKB menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Jika jumlah Rp 100 miliar hilang, program pembangunan di bidang infrastruktur dan pelayanan publik bisa terdampak.
Untuk itu, Bapenda berjanji menyampaikan laporan lanjutan setelah audit dan verifikasi selesai dilakukan.
